+86-21-58386256
Oleh karena itu, kami membahas tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di salah satu industri yaitu industri pertambangan batubara yang merupakan industri besar diwilayah Indonesia. 4 1. Dasar Hukum K-3 Pertambangan Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai K3, Undang- Undang yang mengatur K3 adalah sebagai berikut : a.
1. Pengaturan CSR dalam Undang-Undang hingga Peraturan Menteri. : Suatu Kumpulan Ringkas Norma Hukum. Oleh Syamsuddin Radjab. Alumnus Program …
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Mijn Politie Reglement 1930, Staadsblad 1930 Nomor 341. Mijn Ordonnantie (Ordonansi Tambang) Tahun 1930 Nomor 38. Peraturan Pesiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Oct 08, 2020· Pemerintah akan menyusun aturan baru mengenai pengupahan seiring dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.Namun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, perhitungan upah 2021 masih akan mengacu pada formula lama, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Mar 16, 2018· Mulai dari pertambangan, transportasi, konstruksi dan real estate, perkebunan, hingga pembangkit listrik. Ada beberapa konstruksi raksasa hasil investasi China di Indonesia, termasuk yang sedang direncanakan diantaranya : jembatan Suramadu, Bendungan Jatigede, industri kelapa sawit, kawasan pengolahan stainless yang dibangun di dalam Kawasan ...
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
Peraturan penambangan terbaru: Undang-undang Mineral dan Pengembangan Pertambangan pada tahun 2015 yang mengatur pembentukan komisi untuk pertambangan yang dipimpin oleh Menteri Sumber Daya Mineral. Beberapa hal yang dicakup oleh Undang-Undang, yaitu: 1. Investor mendapatkan semua biaya pemulihan pada kegiatan eksplorasi dan pengembangan ...
Peraturan penambangan terbaru: Undang-undang Mineral dan Pengembangan Pertambangan pada tahun 2015 yang mengatur pembentukan komisi untuk pertambangan yang dipimpin oleh Menteri Sumber Daya Mineral. Beberapa hal yang dicakup oleh Undang-Undang, yaitu: 1. Investor mendapatkan semua biaya pemulihan pada kegiatan eksplorasi dan pengembangan ...
Dec 16, 2020· Kaltimtoday.co, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jendral Mineral dan Batubara mengeluarkan dua surat yakni nomor 1481/30.01/DJB/2020 dan nomor 1482/30.01/DJB/2020 yang ditandatangani oleh Ridwan Djamaludin. Perihal masing-masing surat adalah kewenangan pengelolaan pertambangan mineral batubara kepada seluruh gubernur se …
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih
Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Mengubah : UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
9,6%), sektor pertambangan (pangsa 9,5%) dan sektor industri alat angkutan dan 468 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 4, Desember 2019 : 464 – 483
Mar 29, 2021· Yang membedakannya, UU Cipta Kerja dan PP No. 35 tahun 2021 tidak mengamanatkan pembentukan badan khusus seperti YDTP untuk mengelolah UK. Hak Pekerja PKWT. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) tidak mengatur tentang UK. UK diatur di dalam PP No. 35 tahun 2021. PP mengatur syarat, teknis, dan nilai UK.
Oct 25, 2017· Dengan gambaran di atas, maka terjadi akulturasi sistem hukum dari yang satu dengan yang lainnya sebagai akibat pengaruh berkembangnya teknologi informasi yang demikian cepat dan mampu menembus barikade hambatan yang ada di dunia ini. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sudah seharusnya dikotomi Civil Law dan Common Law harus segera diakhiri.
Nov 19, 2020· Sahat Sinurat, Dosen Relasi Industri Politeknik Ketenagakerjaan mengungkapkan menyoal dampak implementasi skema baru PHK dan Pesangon dapat dilihat dari aspek perselisihan PHK. "Aspek perselisihan PHK menyoal masalah-masalah biasanya terkait tiga hal yaitu alasan PHK, hak atas PHK, dan pelaksanaan hak atas PHK" ujar Sahat Sinurat.
Aug 15, 2021· Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dapat memberikan harapan baru terhadap peningkatan kegiatan …
Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor. DISEDERHANAKAN MENJADI 11 KLASTER DALAM UU CIPTA KERJA > 200 Pasal 74 Pasal KERJA >80 Undang-undang Penyederhanaan Perizinan Persyaratan Investasi Ketenagakerjaan Pengadaan Lahan Kemudahan Berusaha Dukungan Riset dan Inovasi
Dalam industri pertambangan sendiri, UU no 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 147 menyatakan "pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batubara". UU No.4/2009 bahkan secara spesifik menyebutkan bidang-bidang yang mesti menjadi kompetensi …
Undang Undang No. 32 tahun 2 009 tentang . ... Pertambangan & Penggalian, Industri . Pengolahan, dan Listr ik, ... aset pertambangan dan sumber daya hutan.
Apr 10, 2013· Untuk menjawab pertanyaan Saudara, pada bagian awal perlu saya berikan wawasan, bahwa ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat (" WKWI ") bagi sektor usaha/perusahaan swasta di Indonesia diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU No. 13 / 2003").Baik pengaturan secara umum (general), maupun …
Dec 02, 2020· UU Cipta Kerja akan mengatasi beberapa masalah di sektor pertambangan. Pertama, ada pemberian royalti 0% bagi pengusaha yang akan menambah nilai tambah batubara (hilirisasi). Permasalahan hilirisasi sangat penting, karena bisa mempercepat batubara sebagai economic booter, dibanding revenue driver. Sehingga mempercepat penyerapan tenaga kerja.
UU Minerba juga telah mendapatkan revisi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. IPR sendiri merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat.
Apakah ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai waktu kerja waktu istirahat pada sektor pertambangan dan energi. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (2) jo Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU No.13/2003"), bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat. . Pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat ...
Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja bisa mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan terhadap berbagai perselisihan industri mengenai pemutusan hubungan kerjanya dengan pengusaha ketika pengusaha tidak membayar upahnya pada waktu yang disepakati selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.
Kondisi-kondisi yang terbentuk ini tak lepas dari Revolusi Industri ketika urbanisasi dalam skala besar memaksa masyarakat pada saat itu untuk membentuk sebuah identitas bersama (Ernest Gellner, 1983) ... PBB tahun 1995 tentang Perdagangan dan Pembangunan para pengusaha/majikan berupaya ikut terlibat dalam mengubah UU ketenagakerjaan dengan ...
Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada industri Pertambangan akhir-akhir ini terus berkembang seiring dengan teknologi dalam bidang industri pertambangan. Kemajuan tersebut telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan dan dampak industri pertambangan yang semakin komplek dan telah menjadi perhatian banyak orang. Hal ini terbukti dari banyaknya tekanan yang …
Nov 30, 2020· Oleh : Lisa Pamungkas Omnibus law UU Cipta Kerja tak hanya mengubah iklim ketenagakerjaan dan investasi, tapi juga pertambangan. Akan ada efek positif dalam dunia pertambangan, karena UU ini mengundang minat investor asing untuk masuk ke Indonesia. Bisnis pertambangan akan makin semarak dan membuat kondisi ekonomi kita naik kembali. Indonesia …
Bagi pengusaha, UU ini menyebabkan tidak banyak yang mau berinvestasi di sektor industri padat karya (labor-intensive). Pengusaha, baik yang tergabung di dalam Apindo maupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sudah lama berdiskusi dengan serikat buruh soal perlunya revisi UU Ketenagakerjaan.
Oct 19, 2012· Pengertian hubungan industrial dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 nomor 16 disebutkan bahwa yang dimaksud hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada ...
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
ketenagakerjaan. Pasal 3 (1) Perusahaan Industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Kaca Lembaran dapat mengajukan sertifikasi Industri Hijau. (2) Tata cara sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pasal 4 SIH untuk Industri Kaca Lembaran sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan …
Jun 22, 2021· Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Terdiri dari 18 bab dan 193 pasal. Pasal yang mengatur tentang SMK3 pada pasal 87. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan SMK3. Baca juga artikel terkait.