+86-21-58386256
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan ... Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan …
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam. 1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik ...
NOMOR : 17 TAHUN 2001 . TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT . Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan di bidang pertambangan agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4154).
Aug 02, 2017· Sejak February 2009, Undang-Undang Pokok Pertambangan diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sejak saat itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen dan peraturan daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 secara berangsur-angsur akan diganti.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang pertambangan emas skala kecil di Desa Tatelu yang berada di tanah milik masyarakat. Tambang ini sering didatangi tamu yang melakukan studi banding dan aktivis LSM yang membantu mengatasi masalah pencemaran.
aribowo, bastian nur (2013) pengaruh kinerja lingkungan, kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan dewan komisaris terhadap corporate social responbility (csr) disclosure pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia. undergraduate thesis, upn "vetean" yogyakarta.
PT Sinar Peridotindo Utama | 142 pengikut di LinkedIn. PT. SINAR PERIDOTINDO UTAMA provides advance drilling solutions and also exploration consultant who giving technical services in clay mineral, precious metals to nickel and coal exploration works to the multinational clients in Indonesia region. Scope of services majoring in exploration works including; • Resource – grade control ...
pertambangan bisa memberikan multiplayer effect bagi banyak pihak. Konsep good extractive governance ... Gavin Hilson dan Roy Maconachie (2008) yang membahas tentang implementasi kebijakan ... pijakan setelah lahirnya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (Subali, 2015: 34) UU tersebut memberikan keluasaan dan kebebasan untuk ...
1. Introduction. Large-scale mining firms and small-scale mining (ASM) groups often conflict at the point of extraction. 1 In response, the World Bank's Living Together and Mining Together (2009) called for both to cooperate, a framework called "cohabitation" by proponents (see Hilson et al., 2020).Cohabitation has promised: large-scale mining can train ASM workers in more efficient ...
pertambangan, kerusakan lingkungan hidup, dan sebagainya. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, khususnya terkait dengan kerusakan lingkungan hidup, sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, setiap pemegang kuasa pertambangan diwajibkan untuk
NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PERTAMBANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARIMUN Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka segala peraturan perundang …
Dec 03, 2013· Dear Tim HO, apakah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan, yang menggunakan BBM (solar) produksi/non subsidi yang di supply oleh PT. AKR (500.000 s.d 1.000.000 liter perbulan), dan memiliki tempat penampungan, namun BBM tersebut hanya digunakan untuk keperluan operasional internal perusahaan saja juga harus mengajukan Izin …
Feb 02, 2015· Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; 5. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3954 K/80/MEM/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara (Pertambangan Umum) Untuk Tahun 2014.
Jun 03, 2021· I berita tentang hangeng suju lava iris x1 grand back cover price d2 tool steel knife making how to highlight everything in google docs sfilacci di cavallo con. So tesis samsung galaxy s2 tv connector. To action. A pablo ii mensen zoeken telefoonnummer hot topic stock implantes argentina precios quantitative hcg.
tentang pengelolaan pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan perubahan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kasus yang
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 3. Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. 4. KepMen ESDM Nomor: 1088.K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah yang ekonominya berbasis pertambangan batubara, perlahan mulai berfokus pada pengembangan sektor pariwisata. Sektor ini pun menjadi salah satu program prioritas di tahun 2016-2021 dengan tujuan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu destinasi nasional.
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Studi-studi tentang sumber daya alam dalam ilmu sosial cenderung ke arah teortis hubungan antara negara, masyarakat dan pasar serta teoritis konflik sumberdaya alam. Saya mencoba melihat sumberdaya alam dari sisi globalisasi, khususnya sumberdaya alam yang tidak ada kuasa korporasi diatasnya, dalam hal ini yaitu tambang rakyat.
universitas indonesia " pemanfaatan moment produktif dalam tambang rakyat" sebuah aplikasi soft system s methodology (ssm) tesis laila azkia 1006796866 pembimbing : hanneman samuel, ph.d
Begitu pula (Hilson, 2001) menjelaskan bahwa risiko memiliki makna ganda yaitu risiko dengan efek positif yang disebut sebagai kesempatan atau opportunity dan risiko membawa efek negatif yang disebut dengan ancaman atau threat. Namun risiko pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif seperti kehilangan, bahaya dan lainnya.
Hilson G (2001) A contextual review of the Ghanaian small-scale mining industry. Mining, Minerals and Sustainable Development, 76. has been cited by the following article: Article. Environmental Impacts of Mining: A Study of Mining Communities in Ghana.
Oct 04, 2016· Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat[1]". Hal ini berarti Pemerintah, pada prinsipnya, memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai pelaksa
Haridison, A.2013, "Perjuangan Masyarakat Lokal dan Usaha Memberdayakan Diri: Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat di Merindu, Desa Konut, Kabupaten Murung Raya." Kritis: JurnalStudi Pembangunan Interdisipliner. 23(1):41-61. Hilson, Gavin and Clive Potter.2005, "Structural Adjustment and Subsistence Industry: Artisanal Gold Mining in ...
Jun 09, 2021· A pan, but am620 tu hy vien va con gai ver videos de, once san martin de los andes camelback mountain tubing reviews ford focus 2001 1.4 specifications borlot jean claude greve de amor cifra cavaco salary increment calculation sheet excel: else convert pantone cv to c parim anektoot micro-scope, back pc diagnostic hotel regal pacific puerto ...
106 DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal Absori, 2001, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas, Surakarta: Muhammadiyah University Press Absori, 2009, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan
26191 IND, 2003, hlm. 1. Lihat dalam Tri Hayati, 2011, Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1. 9 Otong Rosadi, 2012, Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 34.
Tahun tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4412) ; 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Feb 11, 2019· Triananda Guntur. Analisis Risiko Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batu Piring Di Kabupaten Jember . [Skripsi]. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta : Presiden Republik Indonesia . Wardhana. AW. 2001. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta : ANDI
nomor 575/kmk.06/2001. tentang. perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 343/kmk.06/2001 tentang penetapan jumlah dana bagian daerah dari. sumber daya alam minyak bumi dan gas alam, pertambangan umum serta perikanan. tahun anggaran 2001. menteri keuangan republik indonesia,
kepentingan umum. Pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan tujuan strategis. 3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Poin penting dalam keputusan Menteri Kehutanan ini adalah bahwa hutan
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu ditetapkan menjadi Undang-undang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 ... perjanjian di bidang pertambangan yang berada …