+86-21-58386256
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA CILEGON ... c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang dan Peraturan Pemerintah ... 21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir, serta Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia. ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d ... Diisi dengan kota tempat ditetapkannya Keputusan. Angka 17 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan. ...
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, ... Penggalian tanah pemakaman beserta kelengkapan pemakaman di Tempat
Nov 28, 2019· UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 12 Januari 2009 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4.
Dec 07, 2012· Salah satu contoh sumber daya alam kita adalah bahan-bahan galian yang terkandung dalam bumi Indonesia. Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Bagian Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 disebutkan bahwa pembagian …
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BATU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan: 1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Provinsi Jawa Timur adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ...
portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 1460 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 (UU/2001/11) 2001. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena dipublikasikan dan/atau didistribusikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. ... Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. ... macam batuan termasuk batu-batu mulia …
May 23, 2021· Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 25/1978, tentang Pembentukan Wilayah Kota Dan Kecamatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 2 menegaskan bahwa asas dan tujuan peraturan tersebut untuk manfaat, keadilan, dan keseimbangan serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
May 30, 2020· Indische Mijnwet diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan. Perpu ini menganut ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), tidak memperdulikan perkembangan pertambangan di dunia. Penanaman modal asing sama sekali ditutup, sesuai dengan UU No. 78 Tahun 1958 tentang penanaman modal asing yang berlaku …
Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 2 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Aug 24, 2017· Pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh mayarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunaka prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (Good Mining Practice).Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu …
Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang sentralisasi berubah menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Sebagai konsekuesinya adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Kabupaten Malang pada khususnya serta adanya aspirasi …
Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ... Bab ini menyajikan tentang gambaran umum Kota Batu. Selain uraian tentang letak geografis, administratif dan informasi umum lainnya, bab ini juga mengulas ... pertumbuhan yang paling kecil di alami sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 4,6 persen. Hal ini ...
May 28, 2020· Adapun Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: A. Pajak Daerah. Sumber utama PAD adalah pajak daerah, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009. Merupakan kontribusi wajib Pajak Daerah kepada badan yang bersifat pribadi atau badan.
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan ... Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7); ... meliputi penggalian liang, pemasangan papan lahat dan penutupan liang makam.
Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, …
UNDANG-UNDANG KEDAH Undang-undang Kedah merupakan satu komponen perundangan yang dibuat dalam satu jangka masa yang berbeza-beza. Terdapat lima undang-undang utama dalam Undang-undang Kedah iaitu: 1. Undang-undang Pelabuhan (1650) 2. Tembera Dato Seri Paduka Tuan (1667) ‟ 3. Hukum Kanun Dato Kota Setar (tiada tahun) ‟ 4. Adat Bunga …
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ; 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C. 7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Sustainable Agricultural, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang pemerintahan daerah dan, Undang-Undang No, 33 Tahun 2004, Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sartohadi, Junun, Indah Sari Dewi, Nur, Jamulya. 2012. Pengantar Geografi Tanah. Pustaka Pelajar
Jun 21, 2001· Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah. Halaman ini telah diakses 537 kali. ABSTRAK PERATURAN. 2001. Undang-undang (UU) NO. 11, LN. 2001/ No. 91, TLN NO. 4118, LL SETNEG : 8 HLM. Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kota Batu. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2001.
Undang-Undang, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi hal ini dikarenakan penggalian bahan mineral bukan logam (pasir, kerikil, tanah timbun) tidak terkendali dan tidak terawasi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dari lokasi penambangan yang terdapat pada 9 kecamatan tersebut tidak
huruf t Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan ... Sedangkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009, eksplorasi adalah tahapan ... kegiatan yang dilakukan dengan penggalian kedalam tanah (bumi) untuk 12.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia ... bronjong batu, anyaman ranting atau trucuk bambu/kayu yang dibuat pada ... 29. Tambang permukaan adalah usaha penambangan dan penggalian bahan galian yang kegiatannya dilakukan langsung berhubungan dengan udara terbuka. Bagian ...
Aug 28, 2021· Tanjungpinang, NAWACITAPOST – Jalan Tanjung Moco (Dompak) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, ternyata dibalik semak belukar ada tambang/penggalian batu cadas yang diduga tidak mengantongi izin. menurut keterangan dari salah seorang warga pekerja di lokasi tersebut yang tidak mau disebutkan namanya bahwa kegiatan penggalian batu …
Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan ...
Pada tahun 2001 Kota Administratif statusnya berubah menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden RI tanggal 21 Juni 2001. Maka pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu secara resmi dipisahkan sebagai Daerah Otonom
Sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola ... kegiatan pembangunan dan penggalian – penggalian potensi- potensi yang terdapat di Kota Batu dapat ... daerah kota batu terkait perizinan usaha investasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota pada tahun 2010 ...
Apr 08, 2011· Batu-batu boulder itu ditemukan di lubang penggalian dengan lebar sekitar 3 meter, panjang 5 meter, dan kedalaman hingga 4 meter. Batu-batu boulder tersebut panjangnya bervariasi, antara 1,1 meter hingga 2 meter, dengan besar yang kurang lebih sama, yakni selebar 30-40 sentimeter (cm) serta tersusun rapi dan teratur, membentuk sudut 30 derajat ...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi ... Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, ... Bara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar, Kota ...
Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350); 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan