+86-21-58386256
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Industri Perbankan mewajibkan lembaga keuangan khususnya bank untuk melakukan pelaporan informasi keuangan secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memenuhi ketentuan Automatic Exchange of Information (AEoI) sebagai negara G20 …
Keterbukaan Informasi kepada masyarakat ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasi-nya (sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. - 8 Tahun 1995 te ntang Pasar Modal ("
Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris Diarsipkan di Wayback Machine. electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal ...
Basecourse(Beskos) adalah Material Urug yang paling baik untuk Pekerjaan Pengurugan Baik Itu Jalan maupun Pengurugan Bangunan. Karena dihasilkan dari Batuan Alam/Batu Gunung yang di Hancurkan oleh Mesin Pemecah Batu / stone crusher, umum nya Basecourse/Beskos Terdiri dari Agregat/Batu Split (Batu Agregate Type 1/2, 2/3, 3/5), Batu Screening( Batuan ukuran 5-10 m ), dan Abu Batu.
Aug 30, 2017· UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK …
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ...
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja ... menyebarkan informasi elektronik. 6. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, ... mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik …
Jurnal Pendidikan Geografi. Volume V Nomor 6 Tahun 2018, 128-136 130 dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan (Ary, dkk., 1982:415). Populasi dan Sampel Populasi dalam dalam penelitian ini adalah seluruh …
NOMOR 9 TAHUN 2018 4 TAHUN 2017 TAHU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ... Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain: a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas); 4.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, …
informasi pemasaran jasa foto ini diharapkan dapat mempermudah dalam mempromosikan GBU18studio. Terutama untuk konsumen yang beralokasi jauh bisa mengakses informasi tentang jasa foto GBU18studio kapanpun dan dimanapun. Kata kunci : …
Nov 25, 2020· Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mencakup ruang lingkup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak …
Vol. V No. 2 Oktober 2015 137 KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI KABUPATEN GOWA Herman K1, Muhlis Madani2, Muchlas M. Tahir1 1Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Jl Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221
ATAS. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 9 TAHUN 2017. TENTANG. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG. I. UMUM. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan …
Informasi Terkini SIM PKTN Diseminasi Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2019 Diseminasi Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2019 sekaligus soft-launching aplikasi K3l pada Kamis 25 Juli 2019 di Surabaya, Jawa Timur
Tanggung jawab pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan, jujur, adil dan akuntabel dengan mengoptimalkan fungsi media massa baik media cetak maupun elektronik diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang ....
3D walkthrough of a quarry being prepared to be a construction site. The 3D Model was recovered by drone capture and reprocessing of drone imaging. 3D model capture by Grunts Pilot Bots. Walkthrough by Sensing Places. This project is distributed by Urban Explorations
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 32 ...
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, contoh antara lain; areal pemukiman penduduk, areal pertambangan lain, areal perkebunan, areal perhutanan, kuburan atau hutan lindung di dalam wilayah izin pertambangan. Kolom 2 Luas (m 2
Aug 30, 2017· UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK …
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 ); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 25. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara
Feb 26, 2021· Abstraksi Statistik Indonesia 2021 merupakan publikasi BPS yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 ... Informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis serta mendukung rencana strategis jangka panjang. 5. Sistem ...
Aug 23, 2017· AKSES-INFORMASI-KEUANGAN-UNTUK-KEPENTINGAN-PERPAJAKAN. 2017. Undang-undang (UU) NO. 9, LN.2017/NO.190, TLN NO.6112, LL KEMENKUMHAM : 4 HLM. Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
RESUME DARI UNDANG-UNDANG RI NO: 11 TAHUN: 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU IT) Dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elekstronik pada BAB 1 Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi, Dokumen Elektronik, Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, …
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU DI KOTA PADANG 1Thesa Rosalina, 1 Dr. Maiyestati S.H., M.H. 1Suamperi S.H., M.H. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Email …
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan ... quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, ... - 9 - Pasal 13 (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud ...
1. Undang-Undang Nomor 9 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang 2. PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan 3. Formulir Pendaftaran Lembaga Keuangan dan Daftar Jenis Rekening Keuangan yang Dikecualikan 4.
dalam 1 tahun dan 8 jam/hari, maka : UNTUK W = 8 x 200 = 1600 jam/tahun - Untuk peralatan yang bertugas ringan, dianggap bekerja selama 150 hari/tahun dan 8 SISTEM jam/hari, maka : W = 8 x 150 = 1200 jam/tahun INFORMASI. f. Harga pokok alat
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangNomor 3-Undang Tahun 2009 5 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional; 9.
Pada tahun 1993 divisi ini berubah menjadi sebuah perusahaan mandiri bernama PT Pamapersada Nusantara. Kini PAMA secara aktif mengelola sejumlah besar pertambangan batubara, emas, quarry dan sebagainya, mengerjakan konstruksi bendungan dan pengerjaan jalan serta berbagai proyek penggalian bumi dan transportasi yang beroperasi di seluruh Indonesia.